x

Pengumuman

Pencacahan (Stock Opname) Persediaan Barang

Sesuai pasal 24 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011, PKB atau PDKB wajib melakukan pencacahan (stock opname) atas persediaan barangnya dengan mendapatkan pengawasan dari Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pabean setempat minimal 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Berkenaan dengan hal tersebut, dihimbau agar PKB atau PDKB yang belum melakukan pencacahan (stock opname) atas persediaan barangnya tahun 2014 agar segera mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pabean yang mengawasi

Selamat Datang di website APKB - Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat


Pengumuman

Forum Bisnis BUMD Expo 2014 di JX International Surabaya pada 18 Desember 2014

Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) akan dilaksanakan pada akhir Desember 2014 di Yogyakarta.




Berita APKB

Bandung-Dalam rangka memperingati hari anti korupsi, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea & Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung melakukan penandatangan Nota Kesepahaman tentang "Deklarasi Anti Korupsi" pada hari Rabu, 10 Desember 2014.

Berita Lainnya

Deklarasi Anti Korupsi di KPPBC TMP A Bandung

Silaturahmi Pengurus dan Anggota APKB Pusat ke KPPBC Bandung

Sosialisasi Perizinan Online KPPBC Tg. Emas Semarang



PERATURAN TERBARU

PERATURAN DIRJEN BEA CUKAI NOMOR PER-09/BC/2014 TENTANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER PADA PERUSAHAAN PENGGUNA FASILITAS PEMBEBASAN, PENGEMBALIAN, DAN TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT, SERTA KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | Download File (PDF)
PERATURAN DIRJEN BEA CUKAI NOMOR PER-35/BC/2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-57/BC/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT | Download File (PDF)
PERATURAN DIRJEN BEA CUKAI NOMOR PER-20/BC/2013 TENTANG PENGGUNAAN PROFIL RESIKO DALAM PELAYANAN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT | Download File (PDF)
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/M-DAG/PER/1/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23/M-DAG/PER/6/2009 TENTANG KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL | Download File (PDF)
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/M-DAG/PER/6/2009 TENTANG KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL | Download File (PDF)
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/M/IND/PER/2/2009 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI ATAS IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU | Download File (PDF)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120/PMK.04/2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/PMK.04/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT | Download File (PDF)

Link Terkait